Oleh: Laode Ida
PADA suatu acara diskusi di Taman Ismail Marjuki (TIM) dengan tiga tokoh yang berminat menjadi ketua umum Tanfidziah PB NU dalam muktamar ke-32 saat ini, Dr H Andi Jamaro mengisahkan seorang temannya yang memperoleh keluhan dari beberapa warga NU lantaran suatu masjid milik
ahlussunnah waljamaah telah diambil oper oleh komunitas lain. Pihak yang mengeluh tersebut mencermati bahwa imam masjid itu bukan lagi dari kaum sarungan.
Reaksi sahabat yang menerima ''pengaduan'' tersebut bukannya merespons dengan menyesalkan, melainkan justru menyatakan kesyukuran. Sebab, berdasar pengalamannya, jamaah yang belakangan ini mengisi setiap waktu salat di masjid itu hanya dia yang warga NU, selebihnya jamaah dari non-
nahdlyin.
Intinya, warga NU tidak boleh hanya mengeluh, tapi juga harus berbuat untuk memelihara dan mengembangkan tradisinya dengan, antara lain, secara langsung memanfaatkan fasilitas warisan, termasuk masjid-masjid yang kerap hanya diklaim sebagai milik kaum
nahdlyin.
Kisah nyata tersebut boleh jadi merupakan kecenderungan yang terjadi dewasa ini. Yakni, NU hanyalah ''besar dalam nama'', sedangkan basis kultural berikut massanya sudah memudar dan mengempes. Pada tingkat tertentu, NU bahkan boleh merupakan organisasi yang jadi milik para elitenya, sedangkan massa arus bawah sudah secara perlahan meninggalkan atau mengabaikan wadah tempat bermain para elitenya itu. Tepatnya, tidak mustahil kebesaran NU yang secara kuantitas kerap disebut sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, hanya merupakan klaim politis.
Kalau fenomena atau kecenderungan seperti itu terjadi, kendati memprihatinkan, sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Mengapa? Pertama, konsentrasi para elite NU dalam sejarahnya lebih menonjol pada dimensi politiknya daripada orientasi kultural. Massa yang organik dengan basis pesantren-pesantren di Pulau Jawa memang tetap eksis. Namun, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan orientasi kekuasaan para elitenya.
NU memang pernah secara formal mengambil jarak dengan dunia politik praktris melalui kesepakatan dalam muktamar ke-27 di Situbondo 1984. Konsepnya, kembali ke garis pesan substantif pada awal pendiriannya alias kembali ke Khitah 1926. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai ketua umum tanfidziah selama tiga periode (1984-1999) awalnya relatif mampu menjalankan amanah itu.
Yakni, menjaga jarak dengan dunia politik seraya menjadikannya sebagai gerakan sosial untuk perubahan. Baik dalam NU maupun di tingkat negara (di mana NU selalu bersikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter). Nama NU pada era itu memang sangat menonjol dan disegani. Para elite NU giat melakukan pemberdayaan umat, termasuk menggalang kekuatan lintas komunitas dalam semangat kebangsaan.
Namun, posisi seperti itu tidak berlanjut pada era reformasi lantaran NU kembali masuk dalam kancah politik yang didahului dengan pendirian PKB dengan Gus Dur sebagai tokoh utamanya. Gerbong NU yang sebelumnya berisi para aktivis pelaku gerakan sosial mulai berhamburan masuk ke arena politik, baik melalui PKB maupun parpol lain, menikmati kekuasaan dan materi yang menyertainya.
Karena itu, sejarah pun kembali mencatat, orientasi dan fokus para elitenya adalah perebutan kekuasaan, bukan lagi pada pemberdayaan umat. Parahnya, konflik di antara para elite
nahdliyin itu menjadi bagian yang lekat dalam tubuh NU yang berisi politisi, termasuk hingga wafatnya Gus Dur masih menyisakan luka konflik politik keluarga inti NU. Warga arus bawah pun, boleh jadi, tidak hanya mulai kehilangan para patron yang bisa menjadi acuan, melainkan juga bisa kehilangan simpati terhadap NU.
Kedua, gairah syiar tradisi berislam, kalau mau jujur diakui, jauh lebih gencar dilakukan komunitas non-NU daripada para elite
ahlussunnah waljamaah. Fenomena tersebut bisa dicermati dalam masyarakat, termasuk di kampus-kampus dan bahkan sekolah menengah, sehingga gairah berislam para mahasiswa dan siswa pun turut meningkat. Bahkan, gerakan syiar berislam itu sekaligus membangun basis politik oleh jaringan parpol tertentu.
Para elite NU sebenarnya harus menyadari bahwa masyarakat Islam tidak akan merasakan manfaat dari sebuah organisasi Islam yang hanya mengandalkan kebanggaan sejarah dan atau nama besar. Nama besar NU, tepatnya, tidak lagi menjadi jaminan eksistensi untuk dipihaki dan terus diikuti sebagai tradisi yang berkelanjutan. Masyarakat kita sedang dan terus akan berubah, mencari model yang tepat untuk menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi.
Gambaran tersebut memang merupakan realita objektif berdasar perkembangan kontemporer gerakan syiar dan termasuk politik Islam di Indonesia. Sementara itu, selain terjebak dalam politik praktis seperti yang sudah dijelaskan, NU dan gerakannya lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan pesantren-pesantren. Di pulau dengan jumlah penduduk mayoritas itulah para elite NU merasa mapan, sehingga tidak lagi bersikap progresif dan proaktif.
Sementara itu, luar Jawa dianggap sebagai kekuatan NU pinggiran yang mungkin dianggap tidak penting untuk diperhatikan. Tepatnya, NU sebenarnya lebih menganggap dirinya atau diposisikan sebagai ''organisasi Islam Jawa''.
Kondisi seperti itu sebenarnya harus disadari akan menjadikan NU berada pada posisi stagnan dan menyalahi roh dasar berdirinya. Sebab, munculnya organisasi tersebut awalnya dimaksudkan mewadahi masyarakat Islam yang mempraktikkan ajaran
ahlussunah waljamaah, sebuah praktik berislam yang umumnya dianut masyarakat Indonesia jauh sebelum berdirinya NU sebagai organisasi.
Hanya, karena dalam perjalanannya, ''diselewengkan'' seolah-olah hanya menjadi milik para kiai dan atau elite Islam sarungan di Jawa. Karena itu, tidak heran kalau masyarakat Islam
ahlussunah waljamaah di luar Jawa tidak memperoleh sentuhan NU.
Generasi Islam yang hadir belakangan pun, baik di Jawa maupun di luar Jawa, tidak peduli lagi pada NU sebagai sebuah wadah. Mereka semua menemukan jati diri berislam tanpa sebuah identitas kelompok. (*)
*). Laode Ida, sosiolog dan pengamat NU 
Posts
