Khittah Ekonomi Nahdliyah

Oleh Marwan Ja`far Ketua DPP PKB

TRIBUNTIMUR/ANDRE

KAMIS, 25 MARET 2010 | 00:06 WITA

Sementara itu, perdesaan dimana sebagian besar warga NU berada juga belum banyak dimanfaatkan oleh NU sebagai basis gerakan pemberdayaan ekonomi nahdliyin. Padahal, selain sebagai pusat sebaran kependudukan, perdesaan adalah kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan

Salah satu desakan kuat yang mengemuka di Muktamar ke-32 NU di Makassar adalah keinginan nahdliyin agar NU kembali kepada tujuan awal pendirian organisasi ini di tahun 1926. Salah satu tujuan pendirian yang selama puluhan tahun terakhir seperti dianaktirikan adalah sistem dan kondisi perekonomian warga NU, meski NU telah memiliki lembaga perekenomian, ataupun sejumlah badan usaha dan koperasi tersendiri.

Warga NU menuntut peranan nyata organisasi ini dalam membangun perekonomian warganya.

Tuntutan tersebut tentunya sangat wajar dan cukup punya alasan, sebab telah sekian lama warga NU disibukkan oleh perdebatan tak pernah usai tentang komitmen NU kembali ke Khittah yang berkutat pada masalah hubungan NU dengan politik praktis atau partai politik.

Mayoritas nahdliyin menghendaki agar NU melakukan moratorium politik. Berhenti untuk terlibat secara langsung dengan day to day politik, serta menyerahkan urusan politik praktis kepada kader-kader NU di partai. Tampaknya, moratorium politik NU kini tengah menemukan momentumnya.

Warga NU sudah cukup kenyang dengan hiruk-pikuk politik yang kerap menyeret organisasi ulama terbesar seluruh dunia ini pada situasi konfliktual yang mengancam eksistensi dan kohesifitas NU, baik secara kelembagaan (jam'iyah) maupun secara kultural (jama'ah).

Semangat zaman nahdliyin hari ini adalah pembangunan dan pemberdayaan perekonomian NU. Sebab, geliat gerakan intelektual, gerakan budaya dan gerakan politik yang selama ini digulirkan NU belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas perekonomian nahdliyin.

Contoh kecil dapat diajukan di sini untuk melukiskan fenomena ini dapat ditelisik dari banyaknya anak-anak warga NU setelah menamatkan pendidikan pesantren misalnya, ketika kembali ke tengah keluarga dan masyarakatnya, mereka dihadapkan pada tuntutan hidup untuk mencari pekerjaan, hingga terpaksa mendapatkan seadanya.

Realitas ini seolah mengabarkan bahwa apa yang diperoleh sekian lama di pesantren, sekurang-kurangnya tidak banyak membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan survival living.

Fakta lain yang tidak kalah menyesakkan adalah beberapa fakta di daerah dan perdesaan menunjukkan bahwa banyak usaha perekonomian seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) milik warga NU yang mulai gulung tikar terimbas perdagangan bebas ASEAN-China (CAFTA).

Mereka mulai banyak menutup usahanya karena tidak kuat bersaing dengan produk China yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih bagus daripada produk lokal. Sementara itu, perhatian dan perlindungan dari pemerinah terhadap UKM-UKM NU tersebut kurang memadai.

Amal Usaha

Kondisi di atas harus disikapi dengan bijak dan tepat. Dalam hal lapangan pekerjaan bagi warga NU, solusinya bukan dengan menyalahkan pendidikan pesantren, melainkan perlu menyempurnakan pendidikan pesantren tersebut dengan pengembangan ekonomi atau peluang-peluang lapangan pekerjaan yang mencukupi.

Sedangkan terkait dengan upaya penyelamatan UKM dan usaha ekonomi milik nahdliyin, salah satu langkah yang mendesak diambil oleh PBNU adalah menggerakan seluruh resources organisasinya dari pusat hingga ranting dengan melakukan optimalisasi kopontren, BPR Nusumma, lembaga keuangan mikro (BMT), sehingga para UKM milik (warga) NU dapat mengakses kredit mikro.

Inilah tugas NU. Inilah amal usaha NU yang sejatinya termaktub dalam fatsal 3 Statuen NU 1926 yang menandaskan bahwa tugas NU diantaranya untuk memberantas kemiskinan, memperhatikan anak yatim dan memperhatikan usaha-usaha perekonomian. Statuen NU juga mendorong untuk secara khusus memperhatikan sektor pertanian, perdagangan dan perusahaan-perusahaan yang dapat menopang ekonomi warga dan selaras dengan kepentingan agama.

Konsepsi ini diperkuat dengan peraturan rumah tangga-nya yang mendorong untuk saling tolong-menolong dalam usaha perekonomian NU.

Karenanya, pembangunan ekonomi nahdliyin harus secepatnya dilaksanakan secara terorganisir mulai dari tingkat pusat hinga tingkat ranting. Muktamar ke-32 ini adalah moment yang paling tepat bagi NU untuk mencetuskan Khittah ekonomi nahdliyah.

Melalui Muktamar inilah, desain pemberdayaan umat maupun model-model gerakan ekonomi NU seharusnya dirumuskan dan ditetapkan. Makna strategis Muktamar juga kian nyata jika para muktamirin berhasil memasukkan agenda-agenda kongkrit untuk pemberdayaan ekonomi warga NU menjadi program riil yang harus diemban dan menjadi fokus dari kepengurusan PBNU selama lima tahun mendatang.

Sebab, keberdayaan ekonomi warga NU menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kembali kemandirian NU sebagai lokomotif kekuatan civil society.

Lantas, modalitas apakah yang dimiliki oleh NU dalam memberdayakan ekonomi warganya? Bagi penulis, pesantren dan perdesaan adalah modalitas penting bagi NU untuk mewujudkan Khittah ekonomi nahdliyah di atas. Pesantren merupakan aset tak ternilai bagi NU dalam upaya membangun ekonomi nahdliyin dan masyarakat luas yang kuat dan tidak mudah kolaps oleh hantaman ekonomi global.

Begitu pula dengan masyarakat perdesaan -dimana mayoritas warga NU berada-yang dipenuhi oleh petani, buruh tani, peternak, nelayan, dan sebagainya merupakan aset besar bagi NU dalam mengembangkan model ekonomi yang dikehendakinya.

Basis Gerakan

Ribuan pesantren yang terserak di puluhan ribu perdesaan jika disentuh dan dikelola dengan benar akan menjadi sentra-sentra ekonomi NU dan pusat-pusat pemberdayaan umat. Sejarah membuktikan bahwa kelangsungan dan kemandirian pesantren yang eksis sejak ratusan tahun yang lampau disebabkan pesantren memiliki basis ekonomi sendiri yang mandiri.

Dalam konteks kekinian, potensi ekonomi pesantren tersebut dapat dijembatani oleh koperasi-koperasi pesantren maupun lembaga-lembaga ekonomi lainnya yang ada di pesantren. Hanya saja, potensi pesantren sebagai basis dan sentra pemberdayaan ekonomi nahdliyin selama ini belum cukup mampu dioptimalkan dan ditangani secara strategis melalui sebuah desain pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang visibel, terencana, terukur, dan terorganisir.

Sementara itu, perdesaan dimana sebagian besar warga NU berada juga belum banyak dimanfaatkan oleh NU sebagai basis gerakan pemberdayaan ekonomi nahdliyin. Padahal, selain sebagai pusat sebaran kependudukan, perdesaan adalah kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan.

Data statistik pun menunjukkan dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58 persen diantaranya adalah orang desa, dan lebih dari 70 persennya adalah warga NU. Karena itu, keterlibatan NU dalam membangun desa, sama halnya dengan menuntaskan masalah ekonomi dan kesejahteraan nahdliyin itu sendiri sekaligus sama halnya membantu bangsa (pemerintah) ini membereskan lebih dari separo problem kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia.

Syarat yang harus dipenuhi oleh NU dalam pembangunan perdesaan tersebut adalah dengan melakukan percepatan pembenahan manajemen, SDM dan struktur organisasional NU utamanya di tingkat ranting untuk menjadi ujung tombak NU dilevel desa. Dengan begitu, seluruh resources dan potensi perekonomian NU yang sedemikian besar tersebar di pelbagai perdesaan mampu terkelola dengan produktif, dan ekonomis.

Tentunya, membangun gerakan ekonomi NU tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi dengan kepemimpinan, ketauladanan, dan bimbingan para ulama NU yang faqih fi masholih al-khalqi, hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mustahil diwujudkan.

Selamat ber-Muktamar.***

Read More...

Ekonomi Nahdiyin Ditingkatkan

Rabu, 24/03/2010 - 22:07

MAKASSAR, (PRLM).-Selama kepengurusan periode 2004-2009, NU telah berhasil meningkatkan ekonomi Nahdiyin baik dari segi ilmiah maupun komersial. "Kita sudah punya badan usaha yang tidak terikat. Jika untung, akan ada sumbangan untuk NU. Jika rugi, NU tidak akan terbawa," ujar Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, Hasyim Muzadi dalam Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang, Makasar Sulawesi Selatan, Rabu (24/3) malam.

Di bidang pendidikan, PBNU periode 2004-2009 telah mendirikan madrasah di Mekkah Arab Saudi. "Sekarang siswanya berjumlah lebih dari 500 orang. Selain itu NU juga punya program beasiswa PANTAS," ungkap Hasyim.

Untuk program pelayanan sosial, penegakan hukum, dan membangun jaringan kerja, NU saat ini juga sudah mendirikan beberapa lembaga dan bekerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Yang tidak kalah menarik adalah masalah pemberdayaan politik warga NU. Hasyim mengaku, masih ada salah tafsir di kalangan anggota tentang kebebasan berpolitik yang diberikan NU pada warganya. "Kita beri kesempatan warga NU untuk berpolitik, tapi politik yang sesuai dengan amanat NU, yaitu politik keumatan," ungkapnya.

Fenomena yang terjadi, tambah Hasyim, ada warga NU yang melupakan jati dirinya sebagai Nahdiyin setelah terjun ke dunia politik. Namun ada yang justru memegang amanat NU dalam berpolitik. "Jadi yang harus dilakukan bukanlah sterilisasi politik, tapi penataan politik berahlakul kharimah," tandasnya.

Di bidang dakwah dan pemikiran, Hakim menegaskan, NU masih aktif. Namun, pemikiran itu belum bisa ditetapkan sebagai fatwa atau semacamnya, karena harus dibicarakan dan disepakati seluruh ulama NU. "Salah jika orang menilai pemikiran NU mandeg," katanya.

Mengenai penggalangan dana, Hasyim mengatakan, sejak 1999 hingga saat ini NU memiliki tabungan sebesar Rp 5 miliar dari sumbangan Winy Suwandi yang tersimpan dalam rekening atas nama Megawati Soekarnoputri. "Ditambah hasil penjualan saham pabrik rokok, total tabungan NU ada sekitar Rp 6,6 miliar," tambahnya. (A-97/A-178/A-26).***

Read More...

Santri NU Cukup Jaminkan Ijazah

RABU, 24 MARET 2010 | 13:19 WIB

Interaktif, Makassar - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Isinya adalah memberi kemudahan kepada santri-santri yang baru lulus dalam bentuk kredit tanpa agunan. Santri dapat memperoleh kredit cukup dengan menjaminkan ijazahnya.

Bagian dari kerja sama itu adalah memberi pelatihan kepada santri, khususnya santri yang baru tamat. Kemudian membentuk koperasi di pondok pesantren dan masjid-masjid basis NU. “Pelatihan keterampilan juga untuk mendorong santri menjadi pengusaha pemula,” tutur Menteri Koperasi Sjarifuddin Hasan dalam Muktamar ke-32 NU siang ini.

Jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kelayakan usaha masing-masing santri. Prosedunya santri membikin proposal lalu diajukan ke pengurus NU, baru diteruskan ke Kementerian Koperasi. “Fokus program adalah santri sebagai objek, sedangkan pesantren hanya sebagai media,” ujar Menteri.

Melalui kerja sama ini, Kementerian ingin menjalin sinergi dengan NU yang merupakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Program ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

ARIFUDDIN KUNU

Read More...

Sahal: NU Ada di Mana-mana, Tapi tak ke Mana-mana

Selasa, 23/03/2010 - 19:18

MAKASSAR, (PRLM).- Rais Aam K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengatakan, NU telah memilih jarak yang netral dengan kekuatan politik dan pemerintah sebagai organisasi yang mandiri dan independen. Sebagai konsekuensinya, dalam jalur politik, NU ada di mana-mana, tapi tidak ke mana-mana.

“Artinya NU menyilahkan warganya untuk memilih dan menyalurkan aspirasi pada parpol manapun. Namun tidak melupakan jati dirinya sebagai Nahdiyin,” kata Sahal pada pembukaan Muktamar ke-32 NU di Celebes Convention Center, Makassar, Sulsel, Selasa (23/3).

Terkait kemitraan dengan pemerintah, Sahal mengatakan, dalam hal tertentu NU selalu mendukung kebijakan pemerintah. Namun dalam hal lain, NU akan bersikap kritis jika kebijakan yang ada dianggap tidak sejalan dengan visi kebangsaan yang telah dirumuskan bersama.

Sahal mengakui, belakangan ini watak kebangsaan NU terusik dengan banyaknya godaan para ulama untuk terlibat dalam politik praktis. Padahal, peran ulama seharusnya hanya sebagai pendorong dan pemberi semangat ke arah dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya. “Ulama akan lebih terhormat manakala tampil sebagai sumber inspirasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan kebangsaan yang ada,” ujarnya.

Kendati demikian, Sahal menekankan, komitmen ulama untuk tidak terjun dalam politik praktis harus dibarengi komitmen pemerintah dalam merumuskan pembangunan masa depan bangsa.

“Ulama jangan hanya dijadikan ‘pemadam kebakaran’ yang hanya diperlukan saat ada masalah. Ulama idealnya tidak hanya diundang oleh Kementerian Sosial. Namun dilibatkan juga oleh perencana pembangunan seperti Bappenas,” tuturnya. (A-97/A-178/das)***

Read More...

NU dan Kemiskinan

• 
  
  Oleh Mohamad Muzamil

DALAM Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar yang ramai dibicarakan adalah soal calon pengurus, baik syuriyah maupun tanfidziyah PBNU. Pembicaraan kandidat rais aam dan ketua umum PBNU memang penting tetapi membahas program guna mengatasi persoalan umat juga sangat penting.

Kalau yang pertama menyangkut intern organisasi, yang kedua selain intern juga mengait ekstern organisasi karena yang terakhir ini bertalian dengan sumbangsih NU dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Salah satu persoalan klasik yang dihadapi umat adalah masalah kemiskinan. Tentu masalah ini juga mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lain, termasuk asing.

Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, NU juga tidak mau ketinggalan berperan serta dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Bahkan sejak awal berdirinya, organisasi keagamaan tradisional ini telah merintis gerakan ekonomi kerakyatan yang diberi nama oleh KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai nahdlatu al-tujar (kebangkitan perdagangan). Kemudian pada Muktamar Ke-1 tanggal 21 Oktober 1926, NU antara lain membahas masalah hasil usaha suami istri (harta gono gini), dan masalah upah pekerja. (Ahkam Al-Fuqoha, hlm.18). Hal ini menunjukkan bahwa NU berupaya agar masyarakat tidak hanya mencari bekal akhirat semata tetapi juga mencari kebahagiaan di dunia.

Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan ekonomi dalam mendefinisikan kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 1996 jumlah penduduk miskin 34,01 juta (17,47 %) dan pada 1999 menjadi 47,97 juta (23,43%). Berarti pada tahun 1996-1999 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin 13,96 juta karena adanya krisis ekonomi.

Kemudian tahun 2002 penduduk miskin berubah menjadi 38,40 juta, berarti terjadi penurunan dari 47,97 juta (23,43%) pada 1999 menjadi 38,40 juta (18,20 %) pada 2002. Selanjutnya jumlah penduduk miskin turun lagi menjadi 35,10 juta (15,97% ) pada 2005. Namun meningkat lagi jumlahnya pada Maret 2006 menjadi 39,05 juta (17,75%).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa belum banyak prestasi pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan membuat jutaan anak-anak tidak bisa menempuh pendidikan berkualitas, dan mengalami kesulitan membiayai kesehatan. Kemiskinan juga telah membatasi hak-hak rakyat dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan hukum, memperoleh rasa aman.

Juga membatasi hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup yang terjangkau, memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, memperoleh keadilan, dan bahkan hak mereka dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan.

Dari berbagai analisis menganai kemiskinan di Indonesia dapat dipahami adanya tesis umum bahwa, kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan karena penduduk miskin tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka.

Dengan adanya kesenjangan lebar antara penduduk kaya dan miskin maka upaya (ikhtiar) NU tidak sekadar mengentaskan (warga dari) kemiskinan tersebut dari sudut pandang agama, seperti mendorong pemeluknya giat beribadah dan bekerja secara seimbang serta distribusi sedekah, infak, zakat dan kurban semata, tetapi juga melakukan upaya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada penduduk miskin untuk melakukan usaha ekonomi produktif.

Tolong-menolong Gerakan ekonomi NU yang menonjol diekspose adalah pada masa kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan mendirikan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusuma serta mendirikan koperasi dan ruko serta rukan. Hal ini dilanjutkan oleh KH Hasyim Muzadi dengan mendorong PCNU mendirikan baitul mal wa tamwil (BMT) seperti di Semarang, Magelang dan daerah-daerah lain.

Pengurus Cabang NU Kota Pekalongan mempunyai program menarik yang dinamakan Nahdliyyin Centre (NC). Konsep dasar NC ini adalah orang miskin menolong orang miskin. Banyak kegiatan sosial ekonomi yang mereka lakukan sebagai upaya tolong menolong (taíawun) dan kerja sama (syirkah) di antara mereka.

Kemudian yang berbentuk advokasi kebijakan misalnya dilakukan oleh PWNU NTB dengan mendirikan Madrasah Anggaran yang merupakan ikhtiar mendorong warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di daerahnya. Kemudian PCNU Jepara dan PCNU Situbondo melakukan hal serupa dengan menggelar berbagai halaqah (diskusi) bedah APBD dengan mengikutsertakan para kiai, santri, dan tokoh masyarakat agar pemerintah lebih berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keperluan publik.

Berbagai gerakan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian NU dalam masalah kemiskinan tersebut masih terbatas. Karena itu, melalui muktamar ke-32, kita berharap agar hal ini dapat meluas menjadi gerakan sosial di kalangan nahdliyyin. (10)

— Mohamad Muzamil, Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Read More...

Jelang Muktamar NU, Hotel di Makassar Penuh

Suriani

(istimewa)

INILAH.COM, Makassar - Menjelang kegiatan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, pesanan kamar meningkat. Hal ini membuat para pengelola hotel keteteran melayani permintaan. Pasalnya, semua kamar yang ada sudah dipesan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga kepadaINILAH.COM mengatakan, hunian hotel yang penuh bukan hanya di hotel bintang, tetapi non-bintang sebanyak 4.235 kamar juga rata-rata sudah terpesan.

"Saat ini bukan hanya kegiatan NU yang digelar di Makassar ada kegiatan lainnya yang skala nasional seperti kegiatan notaris se-Indonesia, Deptan/pertanian, Depkes dan Diknas," ujarnya, Jumat (19/3).

Hunian hotel fully booked di Makassar saat ini bukan berarti menjadi barometer bahwa setiap hari semua kamar hotel sudah penuh di Makassar. Hanya karena secara kebetulan beberapa kegiatan nasional digelar pada periode yang bersamaan.

Anggota panitia penyelanggara muktamar, Mulyadi M.pd saat dihubungi menuturkan, panitia kewalahan mencari hotel dan wisma memadai untuk peserta. Sebab, hampir semua hotel sudah dipesan.

Panitia juga sudah berusaha mencari dengan memesan kamar yang tersisa di beberapa hotel. "Benar-benar kewalahan, saya turun langsung memesan kamar, semua pejabat orang NU mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa semua meminta saya untuk pesan kamar," jelasnya.

Bahkan, menurutnya hingga hari ini ia belum sanggup memesankan kamar untuk rombongan Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf.

Adapun tempat-tempat yang telah dipesan oleh panitia di antaranya asrama haji Sudiang, pondok Madina, pondok Darussalam, hotel Losari Metro seluruh kamar, Makassar Golden Hotel, Clarion, dan wisma-wisma. [bar]

Read More...

KRISIS KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN NU

Forum Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta

Terkait Seminar Nasional

KRISIS KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN NU

Menyongsong Muktamar NU ke-32 tahun 2010 di Makassar

Muktamar NU ke-32 yang diselenggarakan di Makassar pada akhir bulan Maret 2010, menjadi momen paling menentukan bagi organisasi yang mayoritas warganya adalah kaum miskin di pedesaan, kaum buruh kecil, TKI-TKW, petani kecil, komunitas-komunitas langgar kecil di tanah air, komunitas-komunitas anak muda, dan komunitas-komunitas pesantren.

Muktamar kali ini sangat menentukan, karena organisasi NU saat ini berada dalam situasi dilematis: satu sisi masyarakat bawah NU yang miskin dan jumlahnya terbesar belum merasakan hasil nyata dari usaha-usaha NU, baik dari sisi agenda-agenda kerakyatan atau agenda-agenda berdimensi kebangsaan yang menyentuh pada keberpihakan kaum bawah NU dan keadilan sosial; dan di sisi lain, kondisi sosial saat ini, yang dicirikan oleh liberalisasi ekonomi, pasar bebas, dan bahkan sudah menyentuh ke desa-desa, benar-benar akan menggerus nasib masyarakat bawah NU.

Pada saat yang sama, elit-elit NU lebih fokus pada dimensi politik praktis semisal pilkada dan terlibat dalam dukung mendukung dalam kegiatan politik praktis yang sebenarnya menjadi wilayah partai politik. Padahal NU telah digariskan berada dalam Khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah. Sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah ini, NU semestinya bergerak di level isu-isu kerakyatan dan kebangsaan, bukan berperan sebagai partai politik. Karena kalau ingin berperan di wilayah itu, lebih baik masuk di partai poltik.

Sementara level dimensi internal, menjelang Muktamar, di pertemuan-pertemuan kalangan NU, lebih diramaikan oleh isu kandidat Islam liberal yang dialamatkan dan distigmakan kepada kandidat-kandidat yang selama ini kritis di NU; dan kelompok ultra liberal yang menjadikan jabatan di NU ditarik-tarik ke politik praktis tanpa mau mengundurkan diri, dukung mendukung kekuasaan, dan sejenisnya. Kami melihat isu-isu ini permainan elit, dan kami menandaskan semua ini adalah minus kaum bawah NU dan minus kepekaan mendalam terhadap persoalan-persoalan riil kaum bawah NU.

Atas dasar itulah, kami dari “Forum Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta”, mendesak agar Muktamar NU bisa menelorkan keputusan-keputusuan yang bermanfaat bagi masyarakat NU dan bagi pengembangan organisasi NU ke depan:

· Peserta muktamar, perlu menelorkan dan mendukung agenda-agenda berdimensi kerakyatan dan kebangsaan yang menjadi problem riil masyarakat NU.

· Peserta muktamar, perlu memilih kepemimpinan yang tidak memiliki cacat moral dan mencederai Khittah NU, yang memiliki track record hanya menggunakan NU untuk dukung mendukung kepentingan sesaat; Apalagi untuk jabatan Rais Am, akan sangat menghina NU dan kaum masyarakat NU secara keseluruhan kalau Rais Am dipilih mereka yang memiliki cacat moral dan tranc record justru menghancurkan khittah NU dan menjadikan NU hanya sekadar untuk dukungan ke politik praktis.

· Muktamar NU jangan dikotori oleh jual beli suara, karena bukan hanya akan mencederai, mengotori, dan menjungkirbalikkan nilai-nilai pesantren tentang keikhlasan, pantangan risywah, dan sejenisnya, tetapi juga akan menhancurkan kewibawaan ulama, dan karenanya menghancurkan NU sendiri.

Perlu pembenahan manajemen NU sebagai gerakan kolektif, bukan berpola manajemen individu, dan ini menggariskan perlunya transparansi keuangan NU kepada publik NU.

Read More...

PWNU Jawa Barat Berharap NU Perkuat Ekonomi

Sabtu, 20 Maret 2010 14:08:01

Bandung, Muktamar Ke depan, Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan untuk lebih berkonsentrasi menguatkan masyarakat pesantren, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Harapan ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat H. Dedi Wahidi. Oleh karenanya, Wahidi berharap NU untuk memperkuat lembaga keuangan mikro dan usaha riil yang sudah berkembang di lingkungan masyarakat pesantren. “Jika selama ini mereka berkembang dengan kekuatas sosial kapitalnya sendiri, nanti mereka akan disupport PBNU,” harap Wahidi dalam siaran pers yang diterima Redaksi Muktamar, Sabtu (20/3). Lebih lanjut Wahidi berharap pengurus PBNU yanga kan dipilih dalam Muktamar ke-32 di Makassar ini adalahj sosok yang telah menyiapkan konsep dan langkah taktis memajukan pendidikan dan ekonomi di kalangan NU. “Konsep pendidikan sebagai proses pengkaderan. Salah satu turunannya, misalnya, setiap tahun Kiai Said Agil Siradj rutin memberangkatkan santri NU ke luar negeri, dan nanti jumlah yang diberangkatkan akan meningkat. Pilihan kepada Kiai Said mempertimbangkan kebutuhan NU dalam perannya di dalam negeri dan luar negeri,” tutur Wahidi. Dalam pandangan Wahidi, Kiai Said dianggap mumpuni dari sisi keilmuan dan kemampuan berdiplomasi. Kiai Said diyakini mampu meneruskannya mengingat dalam sepuluh tahun terakhir Kiai Said sering mewakili NU dalam kancah internasional, menjelaskan konsep Islam ahlussunnah wal Jamaah perspektif Nahdlatul Ulama dan konsep rahmatan lil alamin. “Empat belas tahun Kiai Said belajar di Mekkah-Madinah serta aktif dalam dunia intelektual. Basic itu meyakinkan kami akan kemampuan Beliau,” tandas Wahidi menegaskan dukungannya untuk Kiai Said. (ful)

Read More...

NU di Persimpangan Jalan

Jumat, 19 Maret 2010 | 04:44 WIB

Oleh Mohammad Bakir

Selang 100 hari setelah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat, dalam pertemuan di Pasuruan, Jawa Timur, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga Kacung Maridjan mendapat pertanyaan dari sejumlah ulama. Para ulama mempertanyakan perbedaan pluralitas dan pluralisme.

Setelah mendapat penjelasan, para ulama tidak mempersoalkan pluralitas karena merupakan kodrat dari Tuhan. Tentang pluralisme, mereka masih terus bertanya karena fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan.

”Meski saya menerangkan berkali-kali, mereka masih belum sepenuhnya paham. Mungkin bahasa saya tak cocok. Yang bisa menjelaskan itu dengan mudah dan langsung diamini ulama pedesaan, ya, Gus Dur. Saya belum lihat ada elite NU sekarang yang punya keterampilan seperti itu,” katanya.

Untuk mengubah pemahaman ulama tersebut, menurut tokoh NU Halim Mahfudz, tidak bisa dilakukan lewat seminar. ”Mereka tak mungkin datang ke seminar hanya untuk mendengar ceramah tentang pluralisme. Yang paling mungkin, didatangi satu per satu, diajak mengobrol dalam bahasa mereka. Dan, yang bisa melakukan itu, ya, hanya Gus Dur,” papar Halim.

Membuat yang rumit menjadi gampang dicerna itulah salah satu kelebihan Gus Dur. Dialah yang selama ini menjembatani hampir semua persoalan kehidupan beragama dan berbangsa dari dan keluar NU. Hanya Gus Dur pula yang bisa menjelaskan gagasan membumikan Islam tanpa menimbulkan gejolak di pesantren tradisional (salaf). Untuk memuluskan gagasannya, Gus Dur menggunakan metode ushul fiqh (filsafat hukum) yang juga diajarkan di pesantren.

Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandarlampung tahun 1992, Gus Dur dan para ulama progresif NU membuat terobosan; antara lain mengubah cara pengambilan hukum yang selama ini berpegang pada pernyataan imam mazdhab (istinbat qauli) menjadi istinbat manhaji, yaitu memakai metode yang dipakai imam mazdhab.

Dengan pendekatan baru itu ulama dituntut lebih mendalami ushul fiqh agar dapat memahami konteks sehingga fatwa yang dihasilkan lebih membumi. Namun, istinbat manhaji ini belum berjalan baik.

Kecenderungan ini yang secara langsung atau tidak membuat sebagian nahdliyin terjebak pada pragmatisme dan terkesan oportunis.

Kemandirian

Muktamar NU di Makassar nanti sangat penting untuk memikirkan agar NU kembali punya kemandirian sikap dalam bermasyarakat dan berbangsa, seperti juga diungkap para kandidat Ketua Umum PB NU, seperti Masdar F Mas’udi, Ali Maschan, dan Salahuddin Wahid. Ada tuntutan untuk tetap berpegang pada Khittah 1926, yaitu NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan dan tak terlibat politik praktis.

Sejak menjadi lokomotif pengendali NU, Gus Dur, demikian Kacung Marijan, telah berusaha membawa semangat Khittah 1926. Namun, yang lebih mengemuka adalah gerakan moderat Islam dan kebangsaan.

Upaya membawa NU sebagai gerakan ekonomi rakyat belum membawa hasil bermakna. Padahal, kemandirian sikap itu hanya dapat dicapai melalui kemandirian ekonomi. Begitu pentingnya mencapai kemandirian ekonomi sehingga Kacung Marijan menganggap hal itu sebagai persoalan utama NU agar menjadi organisasi masyarakat sipil yang mampu melakukan fungsi kontrol dan penyeimbang bagi pemerintah.

Siapa pun nanti yang memimpin NU, kemandirian itu harus dicapai dengan memperbaiki organisasi, memiliki pengurus yang menyerap aspirasi warga, dan dapat memotivasi nahdliyin aktif berorganisasi dengan fokus mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Jumlah anggota yang diklaim sekitar 40 juta orang adalah peluang mencapai kemandirian.

Saat ini, banyak nahdliyin memanfaatkan NU tanpa memikirkan warga NU yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Inilah salah satu tantangan NU ke depan apabila tidak ingin NU besar dalam jumlah, tetapi lemah kekuatan tawarnya. (NMP/BUR)

Read More...

Said Aqil: NU Semestinya Kembali ke Pesantren

Kamis, 18 Maret 2010 21:16

Jakarta, NU Online

Sebagai institusi, Nahdlatul Ulama (NU) semakin kuat seiring dengan tingginya kualitas sumberdaya Nahdliyin. Saat ini yang perlu segera dilakukan adalah mencurahkan segala kekuatan NU untuk pemerataan kualitas masyarakat nahdliyin, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi.

Demikian dinyatakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj di Jakarta, Kamis (18/3). Menurut Said, optimalisasi lembaga pendidikan di kalangan NU, yakni pesantren, dapat dilakukan dengan memperjuangkan pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan di lingkungan pesantren dan profesionalitas tenaga pendidikan yang ada.

“Objek dari segala konsentrasi NU itu adalah masyarakat pesantren. Saya telah berkeliling ke pesantren-pesantren, kantong-kantong NU di seluruh Indonesia, dan kebanyakan mereka menginginkan agar NU berkonsentrasi di bidang ekonomi," kata Kang Said -sapaan akrab KH Said Agil Siradj.

Lebih lanjut Kang Said menjelaskan, ke depan NU akan semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan yang telah berkembang di lingkungan pesantren. Salah satunya agar lulusan pesantren tidak lagi mengalami kesulitan persis seperti zaman dulu.

“Saya optimistis hal ini dapat tercapai karena NU tidak perlu memulai dari nol. Misalnya, sebuah pesantren di Jawa Timur bernama Sidogiri telah menekuni bidang ini sejak 1997 dan sekarang omsetnya Rp800 juta pertahun. Belum lagi pesantren-pesantren lain yang telah mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. NU harus mendukung total mereka agar roda ekonomi masyarakat pedesaan dapat bergerak lebih cepat," tandas Kang Said (min)

Read More...

NU Harus Bisa Jadi 'Rumah' Pemberdayaan Umat

Rabu, 03 Maret 2010, 14:59 WIB

SURABAYA--Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Prof Nur Syam menaruh kepedulian besar terhadap Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 yang akan berlangsung di Makasar pada 22-27 Maret mendatang. Menurutnya, perhelatan akbar warga nahdliyin itu harus bisa mengembalikan NU sebagai 'rumah' pemberdayaan umat. Karena itu, pemimpin NU ke depan dituntut melakukan gerakan organisasi yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan warga NU secara menyeluruh.

Menurut dia, selama ini arah gerakan pimpinan NU cenderung elitis. hal itu bisa disimak dari perjalanan NU sejak era kepemimpinan KH Idham Cholid. "Mobilitas politik sudah dilakukan oleh KH Idham Cholid, sehingga beliau disebut sebagai guru politik orang-orang NU. Mobilitas intelektual sudah dilakukan oleh Gus Dur sehingga beliau disebut sebagai penarik gerbong neo-modernisasi NU. Dan KH Hasyim Muzadi juga tidak kalah hebat sebagai penarik gerbong internasionalisasi NU melalui pesan Islam rahmatan lil alamin," paparnya kepada wartawan di Surabaya, kemarin.

Ke depan, kata Nur Syam, gerbong NU mesti ditarik ke arah populisme, yaitu ke arah pemberdayaan NU dalam relasinya dengan warga NU. Sebab, selama ini rumah NU ternyata banyak digunakan oleh orang lain untuk berkiprah di dalamnya. Banyak aset ekonomi, sosial, dan budaya yang dijadikan sebagai miliknya.

"Betapa sayangnya kalau aset ekonomi orang NU malah dijadikan sebagai sumber daya ekonomi oleh organisasi yang lain. Sementara NU sendiri tidak melakukan gerakan yang mengarah kepada pemberdayaan umat melalui, misalnya, gerakan pengumpulan dana untuk pemberdayaan masyarakat," tutur Nur Syam.

Gus Dur dan Hasyim Muzadi, lanjut dia, sebenarnya juga pernah mencoba membangun jaringan pengembangan aset ekonomi NU. Misalnya, dalam kerjasamanya dengan Bank Summa, yaitu untuk mendirikan Bank Nusumma. Namun, implementasinya masih belum memenuhi harapan. Demikian pula program kerja sama dengan perusahaan-perusahaan juga tertatih-tatih dalam implementasi di lapangan.

"Memanfaatkan sumber daya ekonomi eksternal memang bagus. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya ekonomi internal NU juga sangat diperlukan. Bukankah masih banyak sumber daya ekonomi NU yang masih perlu direaktualisasikan?," ucapnya.

Menurut Nur Syam, NU harus tetap memiliki kiprah dalam program seperti ini. Jangan sampai kemudian pemanfaatan aset ekonomi tersebut selalu berada dalam kawasan segmented sehingga gerakan NU dalam pemberdayaan hampir tidak pernah terdengar.

NU sudah memiliki semuanya. Modalitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Modalitas sosial dan budaya sudah komplementer dengan kehidupan umat. Modalitas politik juga sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kancah perpolitikan nasional. Demikian pula modalitas jaringan sosial internasional yang telah terbangun selama ini. Itu sebabnya, ke depan, yang sangat penting adalah pemanfaatan modalitas ekonomi untuk pemberdayaan umat.

"Kita tidak ingin warga NU menjadi sumber daya ekonomi orang lain, sementara warga NU kurang memperoleh reward secara masif dari modalitas ekonomi yang dikeluarkannya itu. Pemimpin NU mendatang harus dipilih orang yang memiliki komitmen untuk mereaktualisasikan modalitas ekonomi warga NU untuk kepentingan Islam dan, khususnya, warga NU sendiri," ujarnya.

Sementara itu, PWNU Jatim bakal merekomendasi dukungan terhadap satu nama calon ketua PBNU pada 8 Maret mendatang. Putusan ini akan diambil melalui musyawarah kerja wilayah khusus (mukerwilsus) yang digelar di Asrama Haji, pekan depan. "Kami berharap hasil muskerwilsus menghasilkan satu nama yang akan didukung Jatim pada Muktamar NU ke 32," kata Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftaqul Akhyar, kemarin.

Sehingga diharapkan pada muktamar yang akan digelar di Makasar pada 21 hingga 26 Maret mendatang, PW NU Jatim yang memiliki 45 suara bisa mendukung salah satu calon ketua PBNU yang memiliki kemauan dan kemampuan membangun NU.

Terlepas arah putusan PWNU, saat ini sejumlah kandidat ketua umum PBNU yang sudah mencuat ke permukaan. Di antaranya KH Said Agil Siradj (ketua), KH Ir Salahuddin Wahid (Gus Solah/mantan ketua), Prof KH Ali Maschan Moesa, MSi (mantan Ketua PWNU Jatim), Masdar F Mas’udi (ketua), Achmad Bagdja (ketua), Slamet Effendy Yusuf, dan Ulil Abshar Abdalla (aktivis Jaringan Islam Liberal).

Sementara itu, Ketua Pelaksana Serasehan Nasional NU dalam Rangka Pra Muktamar ke 32 dr Hamid Nawawi SpA mengatakan, tujuan digelarnya serasehan tidak lain untuk membahas bagaimana mengelola seluruh aset NU dengan baik. Sehingga, NU bisa besar tidak hanya dalam segi kuantitas tetapi juga kualitas di seluruh substansi yang dimiliki NU.

Read More...