Muktamar NU Ke-32 Antara Politik dan Dakwah Kultural
Friday, March 19, 2010PBNU Minta Pihak Luar Tak Acak-Acak NU
Jumat, 19 Maret 2010 19:35 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 296 kali
COPYRIGHT © 2010
Read More..."Kaum Muda" NU Tolak Hasyim Sebagai Rais Am NU
Jumat, 19 Maret 2010 16:13 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 262 kali
NU Diminta Tak Bahas PKB di Muktamar
Jumat, 19 Maret 2010 23:13 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 438 kali
Pertarungan Kiai dan Politisi
Dua kelompok ini, kata Marwan, akan bertarung memperebutkan posisi tanfidizyah dan syuriah. Sayangnya, Marwan enggan menyebut siapa yang disebut kelompok ulama dan kelompok politisi. “NU sebaiknya dipimpin ulama bukan politisi. Karakter politisi dikhawatirkan akan meruntuhkan NU. Ini pertaruhan bagi NU,” jelas Marwan.
Tanda-tanda akan terjadinya pertarungan keras juga mulai muncul. Di Jakarta, sekelompok massa berbendera Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berdemo di Kantor PBNU. Mereka menolak rencana Ketua PBNU Hasyim Muzadi untuk menjadi Rais Am Syuriah PBNU 2010-2011. Mereka menyebut Hasyim selama menjadi Ketua PBNU telah menyeret NU dalam politik praktis. “Kami dari kaum muda minta agar Hasyim tidak dicalonkan lagi menjadi Rois Am NU yang akan datang, demi kejayaan NU di masa depan,” kata Anas Syarifudin, koordinator demo.
Anas menambahkan, selama kepemimpinan Hasyim, wajah NU terlihat mirip dengan partai politik. “Ini ditakutkan akan menurunkan kepercayaan warga terhadap organisasi Islam terbesar ini,” ujarnya.
Rencana Hasyim maju sebagai Rais Am Syuriah mendapat saingan berat dari KH Sahal Mahfudz yang menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang jabatan yang dipegangnya sejak Muktamar Kediri, 1999 silam.
Jangan Acak-acak
Mantan Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi, mengatakan, aksi unjuk rasa menolak seorang ulama menjadi Rais Am yang diusung oleh peserta muktamar, tindakan tidak etis.
“Tidak etis menghadang seseorang yang akan dicalonkan oleh muktamirin sebagai Rais Aam. Lagi pula, Pak Hasyim sampai sekarang secara resmi atau tak resmi belum pernah menyatakan maju sebagai Rais Am,” ujar Masduki.
Sementara itu, Rois Syuriah PBNU KH Ma’ruf Amin mengingatkan semua pihak, agar tidak mengacak-acak NU. Kiai Ma’ruf berharap pihak luar membiarkan NU menyelesaikan agenda karena bisa membuat suasana buruk di internal NU.
Lebih lanjut, Kiai Ma’ruf juga meminta pada para kandidat bersikap elegan dan tidak saling menjelekkan dan menjatuhkan. “Marilah kita lakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan,” katanya
Sementara itu, kandidat Ketua Umum Tanfidziyah diperkirakan hanya ada empat yang lolos. Ini karena panitia mensyaratkan calon harus didukung minimal 99 suara dari total sekitar 500 suara yang ada. Hal ini dikatakan Kandidat KH Ali Maschan Moesa. “Yang lolos kemungkinan KH Salahuddin Wahid, KH Said Agil Siradj, KH Ahmad Bagdja, dan saya sendiri,” kata Ali Maschan Moesa.
Sampai saat ini ada tujuh nama yang disebut-sebut dalam bursa kandidat ketua umum PBNU yakni KH Said Agil Siradj, KH Masdar F Mas’udi, H Slamet Efendi Yusuf, KH Ahmad Bagja, KH Ulil Abshor Abdalla, dan KH Salahudin Wahid, dan KH Ali Maschan.
Ali Maschan ketika ditanya, siapa kandidat yang paling diperhitungkan sebagai kompetitor, dia enggan menyebutkannya.
“Saya bersikap optimis saja, sebagai manusia kita berusaha dan meminta bantuan-Nya, Allah yang akan menentukan,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.ndtc/in/ian/ant
Marwan: NU Akan Hancur Bila Dipimpin Politisi
|
VIVAnews -- Bukan tanpa alasan Marwan Jafar meluncurkan buku Ahlussunah Wal Jama'ah menjelang Muktamar NU yang akan diselenggarakan pada 23-28 Maret 2010 di Makassar.
Marwan menyatakan selain untuk mencerahkan warga NU mengenai ideologi ahlussunah wal jama'ah, buku tersebut juga diharapkan bisa menentukan ke mana arah NU yang tengah menghadapi pertarungan blok sekarang ini.
"Ini penting saya kira. Ada pertarungan sekarang, satu kelompok cenderung yang politisi dan satu lagi kelompok yang memperjuangkan idealitas NU sebagaimana mestinya," kata Marwan di DPR, Jakarta, Jumat 19 Maret 2010.
Karena itu, dia berupaya mendorong supaya cita-cita awal NU bisa dikembalikan, dan bukannya dibawa ke dalam benturan politik praktis.
"NU harus dikembalikan kepada ranahnya yang menempatkan ulama yang betul-betul mendalami keilmuan keagamaan, bukan politisi," kata Marwan.
Meski begitu, Marwan menyerahkan sepenuhnya kepada warga NU didalam Muktamar untuk menilai dan menentukannya. Namun dirinya mencemaskan jika NU nanti dipimpin oleh politisi karena akan tidak dihargai lagi oleh masyarakat.
"Bagi saya, NU kalau memang nanti dipimpin politisi, bukannya ulama, ya tunggu waktunya untuk hancur," ujar Marwan.
Tidak hanya itu, NU juga akan tidak dihargai lagi nantinya. "NU harus dikembalikan kepada ranah dan otoritas ulama," tuturnya.
PKB dalam hal ini, lanjut Marwan, tidak terlibat. Kalau pun ada kader PKB yang ikut di muktamar NU itu, menurut marwan itu adalah mewakili diirnya sendiri, bukannya partai.
NU Tak Usah Urusi Politik PKB
|
VIVAnews -- Nahdlatul Ulama akan menggelar muktamar pada 23-17 Maret 2010 di Makassar. Sebagai tonggak kebangkitannya, NU diharapkan dapat mengembalikan ajaran-ajarannya yang belakangan mulai tergerus, akibat paham transnasional, baik kiri maupun kanan.
Masalah paham transnasional ini penting untuk menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama menjaga amaliah ubudiyah warga NU. Ini perlu mendapat porsi lebih, dalam muktamar dan menghasilkan formula yang positif dalam menjaga ajaran Aswaja dari paham ekstrem kanan maupun kiri.
Permasalahan penting lainnya yang harus mendapat perhatian dari para muktamirin (peserta muktamar) nanti adalah, bagaimana meningkatkan perhatian NU terhadap pesantren.
Sebab, dalam satu dekade ini pesantren menjadi 'tertuduh' atas aksi-aksi terorisme yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang mengatasnakaman Islam.
Selanjutnya, diakui atau tidak, saat ini mayoritas warga NU masih hidup dalam taraf ekonomi rendah. Tentunya, masalah ini juga harus menjadi perhatian NU dalam muktamar nanti agar merumuskan secara konkrit dalam upaya mengurus ekonomi kemasyarakat.
Sebab, berdirinya NU juga didasari atas masalah ekonomi masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam perkumpulan Nahdlatut Tujjar, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya NU.
Karena itu, menurut Koordinator Lapangan Forum Penyelamat NU, Yusuf Hamdani yang terpenting dalam muktamar nanti adalah bagaimana penguatan kembali rumusan Khittah (tujuan asal) NU 1926, di mana NU tidak berpolitik dan tidak menjadi bagian politik apa pun.
"NU harus lebih mempertegas aktualisasi khittah dan tidak terjebak pada politik praktis, seperti mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Biarkan PKB dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahan dirinya," ujarnya.
Diakuinya, selama ini NU tidak bisa dilepaskan dari politik, karena kelahiran NU juga tidak lepas dari motivasi dan untuk menjawab tantangan politik, baik situasi politik internasionl, seperti munculnya gerakan wahabi di Arab Saudi, maupun situasi politik dalam negeri, yaitu menghadapi penjajah. Akan tetapi, politik yang harus dijalani NU adalah politik etik dan politik normatik, bukan politik praktis.
"Soal PKB itu sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. NU tidak perlu repot mengurus politik praktis karena NU bukan PKB dan PKB bukan NU," tuturnya.