Menyambit Muktamar Nahdlatul Ulama: NU Tak Usah Urusi Politik PKB

Soal PKB itu sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri.

SABTU, 20 MARET 2010, 06:04 WIB

Amril Amarullah

Lambang NU (Nahdlatul Ulama)

VIVAnews -- Nahdlatul Ulama akan menggelar muktamar pada 23-17 Maret 2010 di Makassar. Sebagai tonggak kebangkitannya, NU diharapkan dapat mengembalikan ajaran-ajarannya yang belakangan mulai tergerus, akibat paham transnasional, baik kiri maupun kanan.

Masalah paham transnasional ini penting untuk menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama menjaga amaliah ubudiyah warga NU. Ini perlu mendapat porsi lebih, dalam muktamar dan menghasilkan formula yang positif dalam menjaga ajaran Aswaja dari paham ekstrem kanan maupun kiri.

Permasalahan penting lainnya yang harus mendapat perhatian dari para muktamirin (peserta muktamar) nanti adalah, bagaimana meningkatkan perhatian NU terhadap pesantren.

Sebab, dalam satu dekade ini pesantren menjadi 'tertuduh' atas aksi-aksi terorisme yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang mengatasnakaman Islam.

Selanjutnya, diakui atau tidak, saat ini mayoritas warga NU masih hidup dalam taraf ekonomi rendah. Tentunya, masalah ini juga harus menjadi perhatian NU dalam muktamar nanti agar merumuskan secara konkrit dalam upaya mengurus ekonomi kemasyarakat.

Sebab, berdirinya NU juga didasari atas masalah ekonomi masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam perkumpulan Nahdlatut Tujjar, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya NU.

Karena itu, menurut Koordinator Lapangan Forum Penyelamat NU, Yusuf Hamdani yang terpenting dalam muktamar nanti adalah bagaimana penguatan kembali rumusan Khittah (tujuan asal) NU 1926, di mana NU tidak berpolitik dan tidak menjadi bagian politik apa pun.

"NU harus lebih mempertegas aktualisasi khittah dan tidak terjebak pada politik praktis, seperti mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Biarkan PKB dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahan dirinya," ujarnya.

Diakuinya, selama ini NU tidak bisa dilepaskan dari politik, karena kelahiran NU juga tidak lepas dari motivasi dan untuk menjawab tantangan politik, baik situasi politik internasionl, seperti munculnya gerakan wahabi di Arab Saudi, maupun situasi politik dalam negeri, yaitu menghadapi penjajah. Akan tetapi, politik yang harus dijalani NU adalah politik etik dan politik normatik, bukan politik praktis.

"Soal PKB itu sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. NU tidak perlu repot mengurus politik praktis karena NU bukan PKB dan PKB bukan NU," tuturnya.

• VIVAnews