NU: Jangan Sampai Agama Dibajak Teroris

M. Rizal Maslan - detikNews

Makassar - Komisi Rekomendasi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 telah menyelesaikan tugasnya. Salah satu rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah dan lembaga lainnya adalah meminta agar Islam tidak dibajak oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan agama.

Selain itu, komisi ini juga mengusulkan agar pembaharuan pemikiran gerakan Islam tidak menyimpang dari Ahlu Sunnah Waljamaah (Aswaja).

"Kita akan mengeluarkan rekomendasi kepada semua pihak agar menjaga agama, agama jangan sampai dibajak atas nama terorisme," kata Ketua Komisi Rekomendasi, KH Masykuri Abdillah, dalam jumpa persnya usai sidang komisi di Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jum'at (26/3/2010).

Masykuri menerangkan, pemberantasan tindak terorisme bisa dilakukan dengan pendekatan kultural dan ideologi, seperti meluruskan kembali pemahaman yang salah tentang Islam.

"Islam itu bukan terorisme, jihad itu bukan terorisme. Tapi karena terorisme menggunakan dalil keagamaan, NU merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan status hukum Desk Anti-Terorisme menjadi Badan Khusus," jelasnya.

Badan Khusus Anti-Terorisme ini, lanjut Masykuri, selain diisi oleh penegak hukum dan keamanan, juga harus diisi oleh masyarakat atau tokoh agama.

"Selain membendung terorisme dengan cara kultural dan ideologi, satu lagi dengan penegakan hukum secara fisik, misalnya serangan militer, seperti apa yang dilakukan Densus itu," tegasnya.

Sebenarnya, menurut Masykuri, NU selama ini sudah membentengi warganya agar tidak terlibat kegiatan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme.

"Ini dibahas selain di Komisi Rekomendasi juga Program. Kita meminta kepada pemerintah, partai politik, ormas dan masyarakat untuk membentengi ini semua," katanya.

"NU sudah berusaha untuk membentengi warga NU dan menjelaskan ke pihak luar, termasuk luar negeri dengan keikutsertaan dalam ICIS bahwa Islam bukan terorisme," ujarnya.

Selain isu terorisme, lanjut Masykuri, komisi yang dipimpinnya itu juga membahas pemahaman keagamaan dan organisasi keagamaan. Terkait pembaharuan pemikiran ini, NU melalui Munas di Cilacap, Jawa Timur sudah memperkenalkan adanya pembaharuan, tapi masih dalam kerangka Ahlu Sunnah Waljamaah (Aswaja).

Hal ini sesuai motto yang digunakan NU sendiri yakni: 'sesuatu yang lama kalau relevan bisa dipertahankan, kalau ada yang baru yang relevan bisa digunakan'.

"Aswaja ini tidak mendukung pembaharuan sampai kepada liberalisme atau radikalisme. Selama ini ada yang memahami bahwa teologi yang lama atau yang pemahaman yang lama adalah teologi yang statis bukan dinamis, padahal pemahaman yang lama juga ada yang bisa dinamis," tegasnya.

Menurut Masykuri, Islam itu adalah rahmatan lil alamnin. "Gerakan Islam radikal dan ekstrim ini pemahaman dari luar negeri. Kita perlu kembangkan Islam itu rahmatan lilalamanin. Sebenarnya ini sudah dilakukan, tapi karena sekarang marak munculnya radikalisme, ini kita tekankan lagi," tandasnya.

Komisi rekomendasi juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, penegakan hukum dan HAM. Soal pendidikan, misalnya, walau sistem pendidikan nasional sudah baik, tapi kurang memperhatikan pendidikan di pondok pesantren.

Bidang kesehatan yang belum menyentuh kalangan masyarakat desa, kelompok bawah dan miskin, sehingga perlunya pemberdayaan kembali Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Terkait politik, NU menilai etika politik di Indonesia semakin demokratis, tapi belum menyentuh hal yang substantif. Sebab, belum dibarengi dengan budaya etika yang baik.

"Misalnya di dalam Pilkada dan organisasi tertentu, kadang-kadang masih menggunakanmoney politics. Kita harapkan ini tidak ada lagi, para politisi punya tanggung jawab bagaimana menggunakan kekuasaan demi kepentingan rakyat," ujarnya.

Pemerintah dalam perpolitikan internasional juga diminta aktif dengan melibatkan unsur masyarakat atau people to people.

"Ini terkait image building terkait soal budaya Islam dan terorisme. Pemerintah juga bisa aktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat dunia, seperti di Thailand Selatan, Filipina Selatan, Myanmar, Uighur, Palestina dan lainnya," pungkasnya.

(zal/lrn)