Kiai Sahal: Masih Ada Penyimpangan Khittah NU

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Jakarta - Rais Am PBNU KH MA Sahal Mahfud menilai pelaksanaan khittah NU masih banyak penyelewengan di sana-sini. Padahal, komitmen NU kembali ke khittah sudah final dan mengikat sejak muktamar di Situbondo tahun 1984 lalu.

"NU itu sudah lama kembali ke khittah 1926, karena itu saya ingatkan agar kita memperkuatnya saat ini. Selama ini pelaksanaannya belum maksimal, masih ada penyimpangan di sana-sini," kata Sahal dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (23/3/2010).

"Meski sudah jelas khittah NU tidak berpolitik praktis, masih ada saja yang melanggarnya," imbuh pengasuh PP Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah ini.

Menurut penerima doktor honoris causa bidang fiqh ini, dari dulu lembaga syuriah memiliki kewenangan lebih besar dari tanfidziyah. Sejak didirkan pada Januari 1926, supremasi kepemimpinan di NU berada di tangan lembaga syuriah NU. Setiap keputusan strategis dan penting NU selalu dirumuskan oleh syuriah. Lembaga tanfidziyah hanya melaksanakan kebijakan tersebut.

"Syuriyah merupakan kepemimpinan tertinggi di NU. Kalau dalam praktiknya, ternyata tanfidziyah keluar dari keputusan atau kebijakan syuriah, itu namanya melanggar," kata Kiai Sahal menjelaskan.

Seharusnya, lanjut Mbah Sahal, NU lebih memaksimalkan perannya di bidang pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dua sektor inilah yang menjadi amanah dan tanggung jawab utama NU sebagaimana tujuan didirikannya organisasi ini puluhan tahun lalu. Hal inilah yang juga termaktub dalam khittah 1926.

"Saat ini peran NU itu harus diperkuat di bidang pendidikan. Ini sangat penting. NU kan punya banyak pesantren, madrasah, itu harus kita tingkatkan, kita perbaiki terus menerus. Begitu juga dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar ekonomi mereka berkembang," urainya.

Menyinggung hubungan NU dengan negara, Sahal menilai perlu sikap saling mendukung antara keduanya, meski bukan dalam bentuk dukungan politik kepartaian. Menurutnya, NU dan pemerintah sama-sama berkepentingan untuk memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

"Menurut saya, harus saling mendukung satu sama lain. Program-program pemerintah yang baik dan prorakyat kita dukung. Jadi, mendukung pemerintahan bukan partai politiknya. Ini harus dibedakan," papar ketua umum MUI pusat ini.

(mna/yid)