LPJ Hasyim Muzadi Singgung Wahabisme, Terorisme dan NKRI

M. Rizal Maslan - detikNews

Makassar - Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dalam laporan pertanggungjawabannya (LPJ) sebagai pengurus PBNU menjelaskan posisi NU dari sejak lahir sampai sekarang. Lahirnya NU tidak lepas dari gerakan yang ingin mengubah tradisi dan ideoligi yang selama ini ada di Indonesia.

"Di awal abad ke-20, misalnya di Arab Saudi berkembang faham Wahabisme yang dalam beberapa hal berbeda dengan faham Ahlu Sunnah Waljamaah yang dianut NU. Wahabisme melakukan gerakan, apa yang disebut sebagai pemurnian dan ingin mengembalikan Islam kepada ajaran aslinya," kata Hasyim.

Hasyim menyampaikan itu didepan ribuan peserta Muktamar NU ke-32 di aula Asrama Haji Embarkasi Sudiang, Makassar, Rabu (24/3/2010) malam ini.

Gerakan ini, lanjut Hasyim, kemudian menjadi kekuatan politik, karena pemerintah Arab Saudi telah mengadopsi wahabisme sebagai agama resmi negara. Karenanya, banyak faham keagamaan di Arab Saudi tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat dan terancam oleh kekuasaan negara.

Ketika faham itu berkembang sekitar tahun 1920 di Arab Saudi, telah terjadi penghancuran tradisi. Di antaranya pemerintah Arab Saudi menghancurkan ribuan makam dan bangunan para pahlawan dan tokoh muslim yang biasa diziarahi ummat Islam. Bahkan, makam Nabi Muhammad SAW pun sempat terancam.

Karena itulah, NU mengutus kiai-kiai untuk bertemu Raja Abdullah bin Sa’ud untuk meminta agar kebebasan bermazhab diperbolehkan dan itu dikabulkan oleh pihak kerajaan. Gerakan pemurnian Islam di Indonesia dilakukan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).

"Di Indonesia gerakan itu dilakukan oleh Muhammadiyah dan Persis sehingga terjadi benturan dengan NU, meski kemudian terjadi saling pengertian. Sehingga kerjasama dijalin untuk membantu Negara dalam mengayomi dan membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Namun, lanjut Haysim, gerakan wahabisme marak kembali pasca reformasi dengan berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok Salafi serta partai politik (PKS) adalah yang sering diasosiasikan dengan gerakan wahabisme tersebut. Kehadiran ormas tersebut sering berbenturan dengan NU, bahkan konflik akibat adanya perbedaan dalam peribadatan.

Hasim mencontohkan kasus serangan yang dilakukan seseorang yang mengaku mantan kiai NU di Jawa Timur. Kiai tersebut dalam bukunya menceritakan masalah bid'ah, beberapa masjid diambil alih kepengurusannya. Ta’mir masjid melarang tahlil, yasinan, pembacaan barzanji-shalawat Nabi Muhammad SAW.

"Tentu tindakan itu menimbulkan konflik baru, makanya NU melakukan koordinasi di seluruh wilayah dan cabang untuk memperkuat pemahaman Aswaja ini," imbuhnya.

Selain itu, dalam laporan pertanggungjawabannya, Hasyim juga menyinggung soal terorisme, mambangun gerakan moral, menjaga NKRI dan pengembangan toleransi. NU dalam soal keutuhan negara, meneguhkan kembali komitmen kebangsaannya untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI.

"Peneguhan ini dilakukan karena menurut NU, Pancasila, UUD dan NKRI adalah upaya final umat Islam dan seluruh bangsa," tegasnya.

Sampai saat ini, LPJ kepengurusan PBNU periode 2005-2010 masih berlangsung. Setelah menyampaikan LPJ, masing-masing PWNU akan memberikan tanggapan balik atas laporan PBNU dalam bentuk pandangan umum.

Setelah pandangan umum yang biasanya menyebut dukungan kepada calon tertentu penerus Hasyim inilah, biasanya akan diambil keputusan, apakah LPJ kepengurusan PBNU dibawah komando Hasyim Muzadi akan diterima atau ditolak.

(zal/yid)