Hasyim: NU Tidak Berpolitik, Tapi Warganya Bebas Berpolitik

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Makassar - Perebutan kursi ketua umum PBNU rupanya cukup menarik perhatian Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Hasyim menilai, dengan banyaknya calon yang maju dalam muktamar kali ini, menunjukkan gejala yang baik.

"Semua punya hak untuk maju, dan muktamirin semua punya hak untuk memilih. Semakin banyak yang mencalonkan sebagai ketua, semakin bagus. Bisa semakin meriah," kata Hasyim dalam wawancara dengan detikcom di kediaman Anggota DPRD Sulsel Anwar Sadat Jl Lacukang No 22, Makassar, Rabu (24/3/2010).

Terkait pidato Presiden SBY yang dianggap menyindir Hasyim yang telah membawa NU ke politik praktis, pengasuh pondok pesantren Al Hikam ini menilai biasa saja. Menurutnya, NU sebagai institusi tidak bisa dan tidak akan pernah bermain politik. Tetapi, NU tidak bisa membatasi hak warganya untuk berpolitik.

Inilah wawancara Hasyim Muzadi dengan detikcom di sela-sela acara muktamar NU di Makassar.

Pak Hasyim, Bagaimana persiapan untuk maju sebagai Rais Am?

Lihat saja tanggal 27, ada yang mencalonkan nggak? Kalau ada yang mencalonkan, cukup nggak jumlahnya, 99 (dukungan)?

Jadi belum ada kepastian ya, Kiai?

Soal maju atau tidak, itu baru bisa dijawab tanggal 27 (Maret) nanti.

Kabar yang beredar Kiai sudah mempersiapkan tim untuk jadi Rais Am?

Rais Am itu kan pemberian Allah, jadi tidak bisa diminta-minta. Wilayah tanfidziyah itu wilayah kemasyhuran. Wilayah syuriah, itu wilayah keluhuran dan kebenaran.

Sudah berapa PCNU yang menyampaikan dukungan kepada pak kiai?

Kalau saya terlalu merasa ada yang mendukung, itu namanya GR (gede rasa).

Bagaimana menurut Pak Kiai soal banyaknya calon dalam muktamar kali ini?

Yang terpilih di muktamar itu sudah pasti orang yang tepat. Semua punya hak untuk maju, dan muktamirin semua punya hak untuk memilih. Semakin banyak yang mencalonkan sebagai ketua, semakin bagus. Bisa semakin meriah.

Saat pidato pembukaan muktamar, Pak SBY meminta NU tidak berpolitik praktis, bagaimana tanggapan Pak Kiai?

Biasa-biasa saja sebagai pemerintah. Namanya berkuasa, pasti seperti itu isi pidatonya.

Jadi tidak merasa menyindir Pak Kiai?

Memang institusi NU tidak berpolitik, yang berpolitik itu warganya. NU tidak punya hak menghilangkan hak warganya untuk berpolitik.

Terakhir Kiai, ada kekhawatiran muktamar di Makassar ini hawanya seperti di Cipasung, ada dugaan intervensi dari pemerintah?

Masih perlu dibuktikan sinyalemen- sinyelemen itu. (yid/fay)