Jumat, 19 Maret 2010 07:33 WIB
CETAK
KIRIM
FACEBOOKJAKARTA--MI: Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar mengagendakan penataan organisasi yang salah satu poin pentingnya adalah memperkuat dan lebih menonjolkan peran rais aam selaku pemimpin tertinggi NU yang berkedudukan di jajaran syuriah PBNU.
"Rais aam sebagai pemimpin tertinggi NU tidak diganggu gugat, cuma seperti apa penjelasannya akan lebih dipertegas," kata Ketua Panitia Muktamar NU ke-32 KH Hafidz Utsman saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (18/3).
Hafidz mengemukakan hal itu terkait adanya tudingan bahwa muktamar mendatang justru akan mengurangi peran dan kewenangan rais aam dengan memosisikannya sejajar dengan ketua umum tanfidziyah PBNU. "Tidak ada dalam draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengebiri peran syuriah. Justru sekarang ditonjolkan penguatan syuriah," kata salah seorang rais syuriah PBNU itu.
Dalam NU, struktur kepengurusan dibagi dalam dua lembaga yakni syuriah selaku pengendali, pengarah, dan pengawas, serta lembaga tanfidziyah yang menjalankan roda organisasi sehari-hari. Namun, selama ini lembaga tanfidziyah dinilai justru lebih dominan dibanding syuriah.
Sementara itu terkait syarat calon ketua umum tanfidziyah PBNU, Sekretaris Panitia Muktamar Taufik R Abdullah menyatakan hal itu nanti akan ditentukan dalam tata tertib. Yang jelas, katanya, tidak ada pembatasan bahwa calon hanya boleh untuk kalangan yang pernah menjadi pengurus di PBNU atau pengurus wilayah NU.
"Memang usulan-usulan seperti itu ada, tetapi dalam draf resmi yang akan dibahas di muktamar nanti tidak ada yang seperti itu," katanya.
Menurut Taufik, belakangan ini memang beredar dokumen yang disebut-sebut sebagai draf yang akan dibahas di muktamar, termasuk terkait posisi rais aam dan persyaratan ketua umum tanfidziyah. Ia memastikan dokumen itu tidak resmi dan isinya berbeda dengan draf yang akan dibahas di muktamar nanti.
"Memang banyak pendapat dan artikel yang mengkaji masalah-masalah ini dengan bersumber dari data yang salah, bukan draf resmi," katanya.
Bahkan, lanjut wakil sekretaris jenderal PBNU itu, akibat dari data yang salah itu panitia dikesankan terlibat dukung-mendukung kandidat dan mencoba menjegal orang-orang tertentu untuk mencalonkan diri.
"Panitia netral-netral saja, ibarat event organizer yang sekadar menyediakan panggung. Kita tidak mungkin mencegat pencalonan seseorang secara sistemik konsepsional," katanya. (Ant/OL-03)
"Rais aam sebagai pemimpin tertinggi NU tidak diganggu gugat, cuma seperti apa penjelasannya akan lebih dipertegas," kata Ketua Panitia Muktamar NU ke-32 KH Hafidz Utsman saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (18/3).
Hafidz mengemukakan hal itu terkait adanya tudingan bahwa muktamar mendatang justru akan mengurangi peran dan kewenangan rais aam dengan memosisikannya sejajar dengan ketua umum tanfidziyah PBNU. "Tidak ada dalam draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengebiri peran syuriah. Justru sekarang ditonjolkan penguatan syuriah," kata salah seorang rais syuriah PBNU itu.
Dalam NU, struktur kepengurusan dibagi dalam dua lembaga yakni syuriah selaku pengendali, pengarah, dan pengawas, serta lembaga tanfidziyah yang menjalankan roda organisasi sehari-hari. Namun, selama ini lembaga tanfidziyah dinilai justru lebih dominan dibanding syuriah.
Sementara itu terkait syarat calon ketua umum tanfidziyah PBNU, Sekretaris Panitia Muktamar Taufik R Abdullah menyatakan hal itu nanti akan ditentukan dalam tata tertib. Yang jelas, katanya, tidak ada pembatasan bahwa calon hanya boleh untuk kalangan yang pernah menjadi pengurus di PBNU atau pengurus wilayah NU.
"Memang usulan-usulan seperti itu ada, tetapi dalam draf resmi yang akan dibahas di muktamar nanti tidak ada yang seperti itu," katanya.
Menurut Taufik, belakangan ini memang beredar dokumen yang disebut-sebut sebagai draf yang akan dibahas di muktamar, termasuk terkait posisi rais aam dan persyaratan ketua umum tanfidziyah. Ia memastikan dokumen itu tidak resmi dan isinya berbeda dengan draf yang akan dibahas di muktamar nanti.
"Memang banyak pendapat dan artikel yang mengkaji masalah-masalah ini dengan bersumber dari data yang salah, bukan draf resmi," katanya.
Bahkan, lanjut wakil sekretaris jenderal PBNU itu, akibat dari data yang salah itu panitia dikesankan terlibat dukung-mendukung kandidat dan mencoba menjegal orang-orang tertentu untuk mencalonkan diri.
"Panitia netral-netral saja, ibarat event organizer yang sekadar menyediakan panggung. Kita tidak mungkin mencegat pencalonan seseorang secara sistemik konsepsional," katanya. (Ant/OL-03)
Posts
0 comments:
Post a Comment