PBNU Tak Usah Urus PKB (Press Release)

Forum Penyelamat Nahdlatul Ulama (FPNU)

Banyak masalah lebih penting diurus

PBNU Tak Usah Urus PKB

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung tanggal 23-27 Maret 2010 di Makassar, hendaknya menjadi tonggak kebangkitan NU dalam upaya menggairahkan kembali ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang belakangan mulai tergerus dengan datangnya paham-paham transnasional, baik kiri maupun kanan.

Masalah paham transnasional ini sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama menjaga amaliah ubudiyah warga NU. Permasalahan ini perlu mendapat porsi lebih dalam muktamar dan menghasilkan formula yang positif dalam menjaga ajaran Aswaja dari paham ekstrem kanan maupun kiri.

Permasalahan penting lainnya yang harus mendapat perhatian dari paramuktamirin (peserta muktamar) nanti adalah, bagaimana meningkatkan perhatian NU terhadap pesantren. Sebab, dalam satu dekade ini pesantren menjadi ‘tertuduh’ atas aksi-aksi terorisme yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang mengatasnakaman Islam.

Selanjutnya, diakui atau tidak, saat ini mayoritas warga NU masih hidup dalam taraf ekonomi rendah. Tentunya, masalah ini juga harus menjadi perhatian NU dalam muktamar nanti agar merumuskan secara konkrit dalam upaya mengurus ekonomi kemasyarakat. Sebab, berdirinya NU juga didasari atas masalah ekonomi masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam perkumpulan Nahdlatut Tujjar, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya NU.

Dan yang terpenting dalam muktamar NU nanti, adalah bagaimana penguatan kembali rumusan Khittah (tujuan asal) NU 1926, di mana NU tidak berpolitik dan tidak menjadi bagian politik apa pun. NU harus lebih mempertegas aktualisasi khittah dan tidak terjebak pada politik praktis, seperti mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Biarkan PKB dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahan dirinya.

Memang, NU tidak bisa dilepaskan dari politik, karena kelahiran NU juga tidak lepas dari motivasi dan untuk menjawab tantangan politik, baik situasi politik internasionl, seperti munculnya gerakan wahabi di Arab Saudi, maupun situasi polittik dalam negeri, yaitu menghadapi penjajah. Akan tetapi, politik yang harus dijalani NU adalah politik etik dan politik normatik, bukan politik praktis.

Muktamar NU di Krapyak, Yogyakarta, telah memberikan pedoman politik bagi warga NU. Muktamar Lirboyo telah menyepakati dibentuknya biro-politik di PBNU yang ditugasi mengurusi orang-orang NU yang bergerak di politik praktis. Dan Muktamar terkahir di Solo juga telah memberikan Tausiyah politik.

PBNU seharusnya mengkordinir dan mengawal proses politik melalui Lajnah Siyasiyah (Biro Politik) yang dibentuk agar politik etik dan normatik dapat dijalankan dengan baik. Sehingga politik menjadi santun dan berberadaban, serta konsensus nasional seperti NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 dapat dipertahankan dan dilestarikan.

“PKB itu sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. NU tidak perlu repot mengurus politik praktis karena NU bukan PKB dan PKB bukan NU.”