Program NU Harus Lebih Riil

Hendaknya Tidak Sebatas Menangani Masalah Religi dan Politik

Kamis, 18 Maret 2010 | 10:40 WIB

Surabaya, Kompas - Kaum nahdliyin menginginkan program Nahdlatul Ulama ke depan lebih riil, tidak hanya sebatas menangani masalah religi dan politik seperti yang selama ini lebih dominan. Masalah pendidikan, kesehatan, peningkatan pertanian, dan sumber daya ekonomi lainnya harus lebih ditingkatkan. Masalah kebutuhan dasar umat tersebut harus mendapat perhatian penting.

Menurut Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban Fatkhul Huda, sebaiknya NU jangan terlalu dibawa-bawa atau terseret ke pusaran politik. "NU harus lebih mengayomi dan menata umat agar lebih baik lagi. Program-program yang nantinya diputuskan dalam muktamar sebaiknya betul-betul bisa dijalankan" kata Fatkhul Huda, Rabu (17/3) di Tuban.

Menurut dia, NU perlu pembenahan total, bukan hanya sebagai pengguna atau pengekor saja, melainkan mampu menjadi pelaku dan penggerak pada sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. "Program-program ke depan harus lebih aplikatif (bisa diterapkan) dipimpin orang-orang yang inovatif," ujarnya.

Meski demikian, menurut Ketua PCNU Surabaya Saiful Chalim, masalah hubungan NU dan politik serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dua hal yang dianggap paling perlu dibicarakan dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pekan depan.

Saiful berpendapat, PKB jelas harus islah bila masih menghendaki dukungan warga NU. "Bila berkeras tetap dalam kondisi terpecah-pecah, lebih baik ditinggalkan," tuturnya.

Komite maslahah

Saat ini banyak partai politik yang bisa menjadi saluran aspirasi warga NU, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Selain itu, aspirasi warga NU juga bisa disalurkan melalui parpol lain yang tidak berkaitan erat dengan NU.

Sejauh ini, karena jumlahnya, warga NU selalu menjadi incaran dalam berbagai pentas politik. Karena itu, menurut Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jatim Masyhudi Muchtar, meski khittah tidak melarang warga NU berpolitik, perlu aturan supaya NU tidak menjadi partai politik atau aspirasi warga NU disalurkan semaunya. Pembiaran tanpa arahan, kata Masyhudi, dikhawatirkan malah menimbulkan potensi perpecahan di tubuh NU atau malah ditunggangi pihak yang berseberangan dengan NU.

Arahan dalam politik, menurut Masyhudi, perlu diputuskan mandataris muktamar atau semacam komite maslahah yang di luar struktur NU. Soal bentuknya bisa diserahkan pada keputusan muktamar.

Komite maslahah cukup terdapat di tingkat pusat dan wilayah. Adapun personelnya terdiri atas orang-orang netral yang tanpa kepentingan dan bersih tetapi juga memahami politik. Nikah siri

PCNU Kabupaten Kediri berencana mengusung isu nikah siri sebagai salah satu agenda untuk dibahas dalam muktamar. Isu ini dinilai penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Ketua PCNU Kabupaten Kediri Najib Zamzami, Rabu (17/3), mengatakan persoalan nikah siri sangat penting untuk dibahas terkait rencana pemerintah pusat menyusun rancangan undang-undang tentang nikah siri.

Selain itu, nikah siri merupakan solusi paling tepat untuk menyelamatkan masyarakat dari kesesatan jalan prostitusi yang jelas bertentangan dengan hukum agama Islam. (ACI/INA/NIK)