SELASA, 09 MARET 2010 | 15:30 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Gerakan Pemuda Anshor Saifullah Yusuf minta Pengurus Wilayah Nahldatul Ulama Jawa Timur tak ngotot untuk mencalonkan Hayim Muzadi menjadi Rois Aam PBNU. “Jabatan Rois Aam itu bukan untuk diperebutkan,” kata Saifullah, di Surabaya, Selasa (9/3).

Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah, selama ini, Kiai Sahal Mahfud yang sekarang menjabat sebagai Rois Aam PBNU masih bersedia untuk dipillih kembali menjadi Rois Aam. Sebab itu, sangat tidak elok kalau ada calon lain yang terlalu berambisi untuk menjadi Rois Aam menggantikan Kiai Sahal Mahfud.

“Dalam tradisi NU itu harus takzim dengan yang sepuh, Rois Aam bukan untuk gagah-gagahan. Kalau ada yang berambisi, saya malah curiga ada kepentingan terselubung,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, dengan masih bersedianya Kiai Sahal Mahfud untuk kembali menjadi Rois Aam, maka pintu untuk calon lainnya sebenarnya sudah tertutup. Hal ini juga sudah berlaku sejak NU berdiri, yakni Rois Aam harus dipimpin oleh kiai sepuh yang memang disegani dan terbebas dari ambisi politik.

Untuk Hasyim Muzadi yang saat ini berniat menjadi Rois Aam, Gus Ipul berpandangan agar yang bersangkutan cukup menjadi wakil Rois Aam saja. “Saya rasa supaya tidak kualat, biar wakil Rois Aam-nya saja yang diperbanyak, untuk Rois Aam biarkan tetap Kiai Sahal,” katanya.

Sementara itu, dalam Musyawarah Luar Biasa PWNU Jatim yang digelar kemarin setidaknya merekomendasikan Hasyim Muzadi sebagai calon tunggal Rois Aam. Sedangkan calon untuk Ketua Umum PBNU diusulkan dua nama, yaitu Salahuddin Wahid (Gus Sholah) dan Ahmad Bagja.

“Semula ada tiga nama yang akan diusulkan untuk ketua umum, yaitu ditambah dengan Said Aqil Siroj. Tapi, mayoritas PCNU menghendaki Gus Sholah dan Ahmad Bagja,” kata Ketua PWNU Jatim Mutawakil Alallah. Namun, untuk posisi calon Rois Aam, ia tidak mau berkomentar, “Kalau soal Rois Aam, saya tidak mau berpolemik.”

ROHMAN TAUFIQ

PBNU Tak Usah Urus PKB (Press Release)

Forum Penyelamat Nahdlatul Ulama (FPNU)

Banyak masalah lebih penting diurus

PBNU Tak Usah Urus PKB

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung tanggal 23-27 Maret 2010 di Makassar, hendaknya menjadi tonggak kebangkitan NU dalam upaya menggairahkan kembali ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang belakangan mulai tergerus dengan datangnya paham-paham transnasional, baik kiri maupun kanan.

Masalah paham transnasional ini sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama menjaga amaliah ubudiyah warga NU. Permasalahan ini perlu mendapat porsi lebih dalam muktamar dan menghasilkan formula yang positif dalam menjaga ajaran Aswaja dari paham ekstrem kanan maupun kiri.

Permasalahan penting lainnya yang harus mendapat perhatian dari paramuktamirin (peserta muktamar) nanti adalah, bagaimana meningkatkan perhatian NU terhadap pesantren. Sebab, dalam satu dekade ini pesantren menjadi ‘tertuduh’ atas aksi-aksi terorisme yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang mengatasnakaman Islam.

Selanjutnya, diakui atau tidak, saat ini mayoritas warga NU masih hidup dalam taraf ekonomi rendah. Tentunya, masalah ini juga harus menjadi perhatian NU dalam muktamar nanti agar merumuskan secara konkrit dalam upaya mengurus ekonomi kemasyarakat. Sebab, berdirinya NU juga didasari atas masalah ekonomi masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam perkumpulan Nahdlatut Tujjar, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya NU.

Dan yang terpenting dalam muktamar NU nanti, adalah bagaimana penguatan kembali rumusan Khittah (tujuan asal) NU 1926, di mana NU tidak berpolitik dan tidak menjadi bagian politik apa pun. NU harus lebih mempertegas aktualisasi khittah dan tidak terjebak pada politik praktis, seperti mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Biarkan PKB dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahan dirinya.

Memang, NU tidak bisa dilepaskan dari politik, karena kelahiran NU juga tidak lepas dari motivasi dan untuk menjawab tantangan politik, baik situasi politik internasionl, seperti munculnya gerakan wahabi di Arab Saudi, maupun situasi polittik dalam negeri, yaitu menghadapi penjajah. Akan tetapi, politik yang harus dijalani NU adalah politik etik dan politik normatik, bukan politik praktis.

Muktamar NU di Krapyak, Yogyakarta, telah memberikan pedoman politik bagi warga NU. Muktamar Lirboyo telah menyepakati dibentuknya biro-politik di PBNU yang ditugasi mengurusi orang-orang NU yang bergerak di politik praktis. Dan Muktamar terkahir di Solo juga telah memberikan Tausiyah politik.

PBNU seharusnya mengkordinir dan mengawal proses politik melalui Lajnah Siyasiyah (Biro Politik) yang dibentuk agar politik etik dan normatik dapat dijalankan dengan baik. Sehingga politik menjadi santun dan berberadaban, serta konsensus nasional seperti NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 dapat dipertahankan dan dilestarikan.

“PKB itu sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. NU tidak perlu repot mengurus politik praktis karena NU bukan PKB dan PKB bukan NU.”

PWNU Jawa Barat Berharap NU Perkuat Ekonomi

Sabtu, 20 Maret 2010 14:08:01

Bandung, Muktamar
Ke depan, Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan untuk lebih berkonsentrasi menguatkan masyarakat pesantren, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Harapan ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat H. Dedi Wahidi.

Oleh karenanya, Wahidi berharap NU untuk memperkuat lembaga keuangan mikro dan usaha riil yang sudah berkembang di lingkungan masyarakat pesantren. “Jika selama ini mereka berkembang dengan kekuatas sosial kapitalnya sendiri, nanti mereka akan disupport PBNU,” harap Wahidi dalam siaran pers yang diterima Redaksi Muktamar, Sabtu (20/3).

Lebih lanjut Wahidi berharap pengurus PBNU yanga kan dipilih dalam Muktamar ke-32 di Makassar ini adalahj sosok yang telah menyiapkan konsep dan langkah taktis memajukan pendidikan dan ekonomi di kalangan NU.

“Konsep pendidikan sebagai proses pengkaderan. Salah satu turunannya, misalnya, setiap tahun Kiai Said Agil Siradj rutin memberangkatkan santri NU ke luar negeri, dan nanti jumlah yang diberangkatkan akan meningkat. Pilihan kepada Kiai Said mempertimbangkan kebutuhan NU dalam perannya di dalam negeri dan luar negeri,” tutur Wahidi.

Dalam pandangan Wahidi, Kiai Said dianggap mumpuni dari sisi keilmuan dan kemampuan berdiplomasi. Kiai Said diyakini mampu meneruskannya mengingat dalam sepuluh tahun terakhir Kiai Said sering mewakili NU dalam kancah internasional, menjelaskan konsep Islam ahlussunnah wal Jamaah perspektif Nahdlatul Ulama dan konsep rahmatan lil alamin.

“Empat belas tahun Kiai Said belajar di Mekkah-Madinah serta aktif dalam dunia intelektual. Basic itu meyakinkan kami akan kemampuan Beliau,” tandas Wahidi menegaskan dukungannya untuk Kiai Said. (ful)